Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo, M.S., M.Han., menghadiri Exit Meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Kemhan RI dan TNI Sesi II Tahun 2026 yang dipimpin langsung Wamenhan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya. Kamis (13/8/2026).

Kehadiran Danlanud Iswahjudi beserta para pejabat jajaran TNI di wilayah Jawa Timur dalaM forum penyampaian hasil pelaksanaan tugas Satgas BMN merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengelolaan aset negara secara tertib, transparan, akuntabel di lingkungan Kemhan RI dan TNI.

Mewakili Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., Irdam V/Brawijaya Brigjen TNI Muhammad Aidi, S.I.P., M.Si., mengucapkan terima kasih Wamenhan RI yang berkenan hadir dan Satgas BMN yang telah melaksanakan tugas dengan baik, aman, dan lancar.

Lanjut dikatakan bahwa pengelolaan BMN merupakan bagian penting dalam menjaga kekayaan negara serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan jajaran TNI. Menurutnya, pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga membutuhkan kepedulian, ketelitian, dan komitmen dari setiap pejabat maupun personel yang memiliki tanggung jawab terhadap aset negara.

“Apabila terdapat permasalahan atau kendala dalam penatausahaan dan pemanfaatan BMN, hendaknya segera dikonsultasikan dan dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu Wamenhan RI menyampaikan bahwa pengguna barang dan kuasa pengguna barang memiliki kewajiban untuk mengelola serta menatausahakan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya sesuai amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Lebih lanjut, Wamenhan menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN Kemhan dan TNI merupakan langkah strategis dalam melakukan inventarisasi, verifikasi, penertiban administrasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan terkait penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Kementerian Keuangan guna memastikan keberadaan, status, legalitas, dan pemanfaatan BMN dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui exit meeting ini, seluruh unsur terkait diharapkan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap BMN yang berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi, penguasaan, pemanfaatan, maupun aspek hukum, sehingga pengelolaan aset negara dapat semakin optimal dalam mendukung tugas dan tanggung jawab TNI.